ANTARA ALTAR DAN PELATARAN: Etika Kristiani dalam Tata Bisnis dan Perekonomian

Oleh: Albertus Joni, SCJ

(koko_scj@yahoo.co.id)


‘Altar and Agora’: Separted Ways?

0. Abstract


Good business is not only a profitable business, but also a morally good and ethical ones. The basis of morality in business-activities urges the proper practices which are oriented to the norms of conscience, golden rules and public considerations. Religion as strong basis of morality in society have a wide opportunity to set and shape those three normative orientations. In the Judeo-Christian tradition, we can use the specifically-related terms of ‘altar and agora’ to further describe the close relationship between faith and economy. There are a lot of religious rules, laws, stories and parables in both Torah and Gospel that seek to maintain or to put into question the order of business and economy. Therefore, it has been always the task of moral-theology to determine the main foundations for present ethics and morality in economy through those sacred texts and to reflect them in the light of the past Tradition, the present Church’s magisterium and the contemporary theological-philosophical insights.

This paper aims to investigate the Christian ethical-moral basis of reflection found in those various respected resources. It will show us some important and urgent notions of Catholic business-ethics, such as: the discourse on love and responsibility, the issue of human dignity, the philosophical pursuit of bonum commune and the perspective of eternal-life as the hic-et-nunc life-orientation. At the last part of this paper, we will see how the strongly emerged demands for solidarity and justice in world-economy might be realized in two entry points which manifest clearly the approach of etichs of care, i.e. public-policy making in political field and the empowerment of the poor in the framework of sustainable development.

Keywords: Catholic business ethics, normative orientation, moral-theology, love and responsibility, human dignity, bonum commune, eternal-life, solidarity and justice, ethics of virtue, ethics of care, empowerment, sustainable development.

 

1. Pendahuluan

 “Ada tertulis: ‘RumahKu adalah Rumah Doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun”

(Luk 19: 46)

            Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, namun adalah juga bisnis yang baik secara moral. Basis moralitas dalam bisnis menuntut perilaku yang sesuai dengan standar norma – yang menurut Bertens meliputi: hati nurani, kaidah emas (golden rules) dan penilaian umum.[1] Agama sebagai sebuah basis moralitas yang kuat dalam masyarakat mempunyai modalitas untuk mengatur tiga standar norma etis dalam kegiatan bisnis ini. Analogi sosiologis yang dapat dipakai untuk menggambarkan dekatnya ajaran agama dengan tindakan bisnis ini adalah hubungan antara altar dan pelataran. Dalam banyak tradisi masyarakat, altar – yang melambangkan agama – selalu dekat dengan pelataran – yang melambangkan pasar, agora, tempat bertemunya orang-orang untuk saling bertukar kebutuhan. Dalam tradisi Yudeo-Kristiani, altar dan pelataran merupakan bentuk relasi sosial yang tak dapat dipisahkan. Dalam Taurat kita temukan aturan-aturan yang mengikat para pedangang, para peminjam hutang dan tentang persembahan yang harus diberikan pada Bait Allah.[2] Injil juga mengisahkan bagaimana Yesus mengusir para pedagang di sekitar Bait Allah dan yang mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi sekaligus pada Allah dan pada uang, pada mamon.[3]

Dengan memandang dekatnya hubungan altar-pelataran dalam tradisi, paper ini berusaha untuk menggali tiga hal. Pertama, pendasaran etis dari iman Kristiani yang memberi prinsip dasar bagi mungkinnya sebuah etika bisnis Kristiani. Kedua, paper ini akan berusaha menganalisa prinsip bonum commune yang menjadi tujuan umum dalam tindakan bisnis dan bagaimana implikasi etis yang lahir dari prinsip ini harus berhadapan dengan etika individualis yang menjadi akar dari ‘business as usual’. Ketiga, kita akan melihat secara lebih konkret aspek tindakan etis-moral Kristiani yang harus diambil sebagai imperatif penebusan Kristus dalam tata ekonomi.

2. Etika Kristiani dalam Bisnis: Mungkinkah?

“Bisnis adalah bisnis – Jangan dicampuradukkan dengan etika.” Demikianlah ungkapan yang sering kita dengar. Ungkapan ini, menurut Richard T. de George, lahir dari ‘mitos bisnis amoral’; yaitu bisnis sebagai sesuatu yang lepas seluruhnya dari etika karena orientasi bisnis adalah mencari profit sebesar mungkin sementara etika justru merupakan aturan-aturan yang menghalangi orientasi tersebut dilaksanakan.[4] Padahal bila kita melihat lebih mendalam proses bisnis, kita akan menemukan bahwa ada banyak nilai manusiawi dan hubungan antar-manusia yang terjadi di  dalam bisnis. Hal inilah yang membuat etika tidak mungkin tidak mengambil peran penting dalam bisnis. Sonny Keraf menulis bahwa: “bisnis perlu dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang etis…(agar) tidak bertujuan untuk untung, melainkan juga untuk memperjuangkan nilai-nilai manusiawi. Karena kalau tidak, bisnis itu sendiri akan mengorbankan hidup banyak orang, bahkan hidup orang bisnis itu sendiri.”[5]

Iman Kristiani dapat menjadi salah satu titik pijak bagi sebuah ‘etika bisnis’ yang khas karena peranannya yang menentukan pandangan manusia terhadap sesama dan dunianya. Iman Kristiani dapat menjadi sebuah terang baru bagi etika bisnis melalui setidaknya 3 pilar utama ajaran moralnya, yaitu: cintakasih, hormat pada manusia, dan perspektif hidup kekal. Berikut ini adalah paparan masing-masing pilar moral tersebut untuk menjadi dasar sebuah etika bisnis Kristiani.

2.1. Cinta Kasih yang Menuntut Tanggung Jawab: Dasar Proses Berbisnis

Dalam Injil kita menemukan Yesus yang menetapkan ‘hukum baru dan utama’, yaitu: ‘hukum cinta kasih.’[6] Cinta kasih yang dimaksudkan oleh Yesus mempunyai dua aspek: cinta pada Allah dan cinta pada sesama manusia. Cinta kasih – caritas – inilah yang bagi Yesus dan pengikutNya mesti menjadi dasar seluruh tindakan, termasuk di dalamnya tindakan bisnis. ‘Business as usual’ yang berorientasi pada profit harus diubah menjadi bisnis sebagai realisasi cinta pada Allah dan pada sesama. Cinta kasih ini memang sekilas tampak kontras dengan orientasi profit ini dalam dunia bisnis pada umumnya. Timothy Radcliffe dengan tajam menunjukkan bahwa cintakasih – yang adalah ‘hidup’ Allah sendiri dan yang dibagikan paling nyata ketika Yesus bersabda “Ambil dan makanlah, inilah tubuhKu yang diserahkan bagimu”[7]– itu selalu hadir dalam perayaan kemurahan hati. Radcliffe menulis:

“Kemurahan hati inilah yang sulit dimengerti oleh masyarakat modern. Apa yang membuat seruan Allah: “Datanglah kepadaKu semua yang haus dan lapar, Aku akan memberi engkau makan dan minum tanpa bayar!” ini menjadi sesuatu yang masuk akal? Semua masyarakat memiliki pasarnya, proses jual-beli dan pertukaran barang-barang. Masyarakat Barat bahkan terbagi-bagi menurut posisi ‘adanya’ dalam pasar itu… Segalanya diperjual-belikan: kesuburan alam, tanah dan air menjadi komoditas. Bahkan kita, manusia, masuk dalam ‘pasar tenaga kerja’…”[8]

Dalam paparan di atas, terlihat jelas bahwa ‘business as usual’ itu mereduksi nilai hidup manusia sebagai sebuah ‘transaksi kebutuhan’ melulu. Cintakasih Kristiani – yang ditandai dengan hadirnya kemurahan hati – sebaliknya mendorong manusia untuk mengerti kebenaran terdalam tentang dirinya sendiri yang lebih dari sekadar salah satu instrumen dalam mekanisme pasar. Cinta kasih Kristiani yang dimaksudkan di sini bukanlah sebuah sentimentalitas rasa saja. Lebih dari itu, cinta kasih adalah bentuk tanggungjawab manusia atas rahmat kehidupan yang diberikan dari Allah sendiri. Tanggungjawab kita sebagai manusia yang hidup inilah yang membuat cintakasih tidak dapat lepas dari tuntutan untuk hidup secara etis. Bagi orang Kristen, bahkan anugerah kehidupan dari Allah ini dialami sebagai sebuah  bentuk cintakasih Allah yang luar biasa, yang ditampakkan paling jelas dalam penebusan Kristus – dalam sengsara, wafat dan kebangkitanNya. Hidup yang diterima saat ini adalah hidup dalam iman akan Putera Allah yang begitu mencintai manusia hingga rela mati dan memberikan diriNya sebagai tebusan atas dosa dan maut.[9] Sejauh kita telah menerima anugerah cintakasih Allah inilah, orang Kristen dituntut untuk juga hidup sesuai dengan hukum cintakasih itu.

Dalam tataran bisnis, cinta kasih Kristiani inilah yang memberi warna khas. Cinta kasih Kristiani ini dapat direfleksikan sebagai motivasi dan orientasi tindakan bisnis. Sebagai motivasi, cinta kasih yang dialami sebagai pemberian dari Allah mendorong pelaku bisnis untuk (1) dengan murah hati melihat bisnis sebagai tindakan sosial, tindakan yang mengatasi kepentingan pribadi semata dan logika kekuasaan serta untuk (2) dengan hormat akan martabat manusia sebagai ‘pribadi’ yang telah ditebus oleh cinta Allah. Sebagai orientasi, cinta kasih Kristiani menjadi ukuran konkret setiap tindakan bisnis dan menjadi keutamaan di atas ‘keuntungan sebesar-besarnya’. Cinta kasih ini – juga dalam dunia bisnis – melahirkan keutamaan Injili yang lain: iman dan harapan.

Untuk dapat sampai pada cintakasih yang membangkitkan tanggungjawab ini, seseorang harus juga menyertakan penalaran budi dan iman yang seimbang.  Ensiklik Caritas in Veritate dari Paus Benediktus XVI menunjukkan bahwa perpaduan ini dibutuhkan agar manusia – lebih-lebih dalam hubungan yang terstrukturasi seperti negara – mengerti benar nilai dan martabat manusia yang terdalam. Ia menulis:

“The risk for our time is that the de facto interdependence of people and nations is not matched by ethical interaction of consciences and minds that would give rise to truly human development.  Only in charity, illumined by the light of reason and faith, is it possible to           pursue development goals that possess a more humane and humanizing value”[10]

Perkembangan yang lebih manusiawi dan me-manusia-kan ini adalah buah cinta kasih yang diharapkan tumbuh juga sebagai benih Kabar Gembira. Perkembangan ini bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sungguh hadir dalam ranah ekonomi dan bisnis. Pada gilirannya, tidak mungkinlah bahwa ‘perintah cinta kasih’ itu dapat diwartakan tanpa mendukung keadilan, perdamaian dan kemajuan manusia di bidang sosial-ekonomi.[11]

2.2. Hormat pada Manusia sebagai Gambar dan Citra Allah

Pilar pertama ditutup dengan cinta kasih yang menaruh tanggung jawab pada kemanusiaan yang bermartabat. Martabat manusia yang menjadi identitas terdalamnya menurut iman Kristiani terletak dalam harkatnya sebagai gambar dan citra Allah. Maksim teologis ini berpijak pada kisah Kejadian 1:27. Dengan menjadi citra Allah, manusia bukan sekedar ciptaan seperti ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ia menjadi pusat dan puncak ciptaan Allah. Kitab Kejadian bahkan menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai tuan atas segala ciptaan lain. Pribadi manusia merupakan cerminan paling gamblang dari Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, hidup manusia dipandang suci dan martabat pribadi manusia adalah titik pijak awal bagi visi moral sebuah masyarakat.[12] Fakta bahwa setiap orang adalah citra Allah memiliki beberapa konsekuensi penting dalam membangun etika bisnis Kristiani.

Pertama, setiap orang memiliki martabat yang sama, yang mengalir dari kecitraannya dengan Allah. Martabat manusia sama sekali bukanlah hasil kerja, usaha, dan prestasinya sendiri. Martabat itu semata-mata merupakan anugerah Allah. Maka, selama ia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dan karenanya secitra dengan Allah, ia punya martabat, derajat, dan hak yang sama dengan manusia lain. Dalam tataran bisnis, ini berarti diskriminasi akses ke sumber-sumber ekonomi atas dasar perbedaan warna kulit, bahasa, agama, kelompok, pangkat, posisi, identitas, dan sebagainya tidak dapat dibenarkan.

Kedua, karena secitra dengan Allah, maka pribadi manusia jauh lebih penting daripada benda dan ciptaan lain. Karena itu, manusia tidak pernah bisa dan tidak boleh diperlakukan sebagai sarana atau alat yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomis. Justru karena sederajat dalam martabat dan hak, tidak ada manusia yang berhak memperalat manusia lain.[13] Setiap tindakan memperalat manusia demi kepentingan manusia lain otomatis berarti merendahkan martabat manusia. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Karena manusia adalah citra Allah dan ciptaanNya yang paling sempurna, tindakan tersebut juga bermakna merendahkan Allah sendiri.

Ketiga, martabat manusia sebagai gambar dan citra Allah ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi kritis terhadap kegiatan ekonomi yang tidak membawa hormat dan kemajuan pada hak-hak manusiawi, pribadi maupun sosial, di bidang ekonomi maupun politik.[14]

2.3. Perspektif Hidup Kekal: Sumbangan Khas Etika Bisnis Kristiani

Pragmatisme dalam dunia ‘business as usual’ mengandaikan keyakinan untuk mengejar keuntungan sebesarnya pada situasi kini-sini saja, pada dunianya yang sekarang ini. Pandangan seperti ini cenderung memberi justifikasi bagi pemanfaatan sebesar-besarnya semua sumber daya ekonomi demi kesehjateraan saat ini. Akibatnya, ekploitasi alam dan manusia menjadi-jadi. Prinsip utilitarianisme yang mengarahkan pada kebaikan bersama dilanggar sejauh ‘kebersamaan dengan generasi yang akan datang’ diabaikan begitu saja. Pada titik ini, argumen utilitarian berubah menjadi argumen individualistis yang sarat dominasi dan – sekali lagi – eksploitasi.

Sementara itu, iman Kristiani yang percaya akan hidup kekal dapat menjadi perspektif baru baik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan dalam disposisi batin para pelaku bisnis untuk tidak serakah dan materialistis. Hidup kekal yang menjadi pokok iman Kristiani adalah hidup bersatu dengan Allah dalam kebahagian dan kesempurnaan selama-lamanya; sebuah keadaan yang mengingatkan kita akan batas dan akan asal-tujuan hidup manusia. Dengan perspektif hidup kekal ini, hidup kita di dunia saat ini merupakan suatu peziarahan. Kita adalah musafir-musafir Allah yang sedang dalam peziarahan menuju ke rumah Bapa di surga.

Dengan demikian bagi iman Kristen, semua tindakan duniawi akan berakhir pada kematian. Namun, kematian hanyalah suatu peralihan dari dunia yang nyata kepada dunia yang baru seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu: “Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan lautan tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus Yerusalem surgawi turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.”[15] Pada saat kematian inilah tiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah.

Memang tidak selalu mudah menerima perspektif ini dalam etika bisnis Kristiani karena (1) kesulitan besar membuat justifikasi riil atas dasar keselamatan kekal pada tindakan ekonomi yang saat ini dibuat dan (2) adanya kesulitan untuk menggambarkan secara eksplisit hidup kekal itu, bahkan dalam ranah teologi sekalipun. Tidak heran bahwa masyarakat modern lebih memilih pandangan pragmatis yang disemboyankan dengan manis lewat ‘carpe diem’. Dalam ensikliknya, Spe Salvi, Paus Benediktus XVI dengan tajam menulis:

“… perhaps many people reject the faith today simply because they do not find the prospect of eternal life attractive. What they desire is not eternal life at all, but this present life, for which faith in eternal life seems something of an impediment. To continue living for ever – endlessly – appears more like a curse than a gift.”[16]

Perspektif hidup kekal yang dianggap sebagai ‘kutukan’ ini pada dasarnya justru menjadi sumbangan khas etika bisnis Kristiani. Refleksi teleologis sistem tindakan bisnis dapat menemukan orientasinya pada masa yang akan datang, masa sesudah kehidupan yang sementara ini berlalu. Artinya, dengan perspektif ini, para pelaku bisnis diajak untuk juga memikirkan kerangka moral-etis setiap tindakan bisnisnya selama hidup di dunia ini agar dapat mencapai keselamatan kekal yang dijanjikan dalam Kristus.

3. Bisnis demi Bonum Commune

            Bonum commune diterjemahkan secara literal dari bahasa Latin sebagai ‘Kebaikan Umum’. Dalam konteks Ajaran Sosial Gereja, terma ini berarti: “kepentingan umum, kesehjateraan bersama sebagai ringkasan dan lambang segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup layak manusiawi, termasuk peluang untuk berkembang, dan sulit – untuk tidak mengatakan mustahil – diusahakan sendiri-sendiri saja.”[17] Bonum commune ini menjadi prinsip dan orientasi penting dalam bisnis dan tindakan ekonomi. Kesehjateraan bersama adalah salah satu tujuan dari setiap tindakan bisnis dan ini juga berarti menjadi semacam kontrol moral atas kepemilikan pribadi.

Pengertian bonum commune berkembang di sepanjang sejarah Gereja dan berakar dalam dua tradisi besar teologi Agustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas.[18] Karena itu, dalam bagian berikut akan sedikit didalami pengertian bonum commune menurut masing-masing pemikir dan bagaimana khasanahnya sampai diterima oleh Gereja dalam ajaran sosial.

3.1. Agustinus dari Hippo

Paham bonum commune  dalam pemikiran Agustinus terletak pada dua tesis dasar yang nanti akan dikembangkan oleh Thomas Aquinas pada abad Skolastik. Pertama, Agustinus berangkat dari etika kebaikan (eudamonia) yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para filsuf Yunani. Agustinus menyakini bahwa kebaikan individual tidak akan mungkin terwujud tanpa kebaikan bersama yang datang dari partisipasi aktif tiap keluarga dalam negara dan kerajaan. Kedua, karena tiap individu adalah bagian dari negara atau kerajaan, maka seseorang perlu dengan jujur menganggap apa yang baik dirinya sesuai dengan kebaikan bagi orang banyak. Disposisi kebaikan bagi tiap-tiap bagian bergantung pada relasinya dengan keseluruhan (pars pro toto et totem pro parte), karena itu bagian-bagian yang tidak mendukung secara harmonis keseluruhan adalah ofensif sifatnya.[19] Dalam kata lain, kebaikan individu dan kesejahteraan umum selalu berkorelasi satu sama lain.

3.2. Thomas Aquinas

Pemikiran Thomas Aquinas tentang Bonum Commune amat dipengaruhi oleh Etika Nicomachean yang ditulis oleh Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa ‘kebaikan’ (bonum) adalah apa yang diinginkan oleh segala makhluk. Dengan dasar inilah Thomas menegaskan bahwa ‘kebaikan’ adalah kodrat semua ciptaan. Pemikiran Aristoteles kemudian disatukan dengan konsep teologis tentang persatuan Tubuh Mistik Kristus.

Kodrat semua makhluk hidup adalah kebaikan yang dicari dengan kebaikan dan cinta kasih dan bertujuan untuk sampai dan bersatu dengan Allah, sang Kebaikan Tertinggi.[20]

Ideal ‘persatuan dengan Kebaikan Tertinggi’ ini mendominasi filsafat politik Barat abad pertengahan. Humanisme abad pertengahan mengubah pandangan ‘dua warga kota’ Agustinus yang dianut masyarakat. Kelompok umat manusia adalah sebuah masyarakat besar yang ‘bersatu’ (incorporated) dalam Tubuh Kristus, yaitu Gereja dengan Kristus sendiri sebagai Kepala, Sumber Hukum dan Tujuan Akhir negara.

Persatuan ini membentuk organisme hirarkis yang kompleks, sebuah tubuh dengan banyak anggota bagian, yang masing-masing memiliki fungsi, tugas dan pelayanan bagi seluruh tubuh yang satu itu.[21] Warga manusia seluruhnya membangun hanya satu tubuh, yang dipimpin oleh satu kepala yang tidak kelihatan, yaitu Kristus, dan pimpinan yang kelihatan adalah paus.

Dalam kerangka inilah Thomas meletakkan pengertian bonum commune itu.[22] Bonum commune hanya dapat menjadi terwujud bila tiap individu yang membentuk satu masyarakat, satu Tubuh itu, berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain dalam kebaikan. Hyoo Mik menulis bahwa menurut Thomas,

“… (T)here is a negative and a positive aspect of common good. In a negative sense, the common good is the establishment and maintanence of order. When each knows his rights and duties, then individuals have the scope to act without hindrance and to develop as persons. Order provides the peace and harmony needed by society and individuals. In the positive sense, the common good ‘consists in giving to others and receiving from them the powers and resources that as individuals none would posses.”[23]

Saya melihat sekurangnya ada dua sumbangan besar Aquinas dalam pemikirannya tentang bonum commune. Pertama, dengan pendasaran bonum commune sebagai hukum kodrat, Thomas Aquinas memberi dasar filosofis-teologis yang kuat untuk kepentingan sosio-ekonomis, yaitu: keterlibatan warga negara dalam membangun negaranya – juga di bidang ekonomi dan negara juga menjamin warganya untuk tumbuh dalam kebaikan. Kedua, cita-cita persatuan dengan Allah – Sumber Kebaikan – sebagai tujuan semua ciptaan memungkinkan pendasaran moral bagi laku para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, etika keutamaan yang didasari hukum spiritual-lah yang menjadi pedoman bagi para pebisnis untuk mengusahakan kebaikan.

3.3. Bonum Commune versus Etika Individualis

Kita dapat menemukan pola pemikiran tentang bonum commune dalam Gereja modern dengan kontras pada etika individualis yang ditentang oleh Gaudium et Spes (GS) 30.[24] Rumusan GS 30 diawali dengan keprihatian sangat konkret tentang kelompok yang tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Pada bagian awal tertulis dengan amat gamblang:

“Malahan, di pelbagai daerah, tidak sedikit pula yang meremehkan hukum- hukum dan peraturan-peraturan sosial. Tidak sedikit juga yang dengan bermacam-macam tipu muslihat berani mengelakkan pajak-pajak yang wajar  maupun hal-hal lain yang termasuk hak masyarakat. Orang-orang lain menganggap sepele beberapa peraturan hidup sosial, misalnya, untuk menjaga  kesehatan, atau mengatur lalu-lintas,tanpa mempedulikan bahwa dengan kelalaian semacam itu mereka membahayakan hidup mereka sendiri dan   sesama.”

Dari bagian ini kita dapat menemukan tiga sifat etika individualis, yaitu: (1) pelecehan terhadap hukum dan peraturan sosial (2) demi kepentingan individu sendiri dan (3) sekaligus melanggar hak-hak dasar diri sendiri dan masyarakat.

Dalam kontras dengan tiga kondisi ‘individualis’ ini, dapat ditemukan tiga kondisi yang mencirikan adanya bonum commune, yaitu: (1) dihormatinya kewajiban suci menghargai hubungan sosial sebagai tugas utama manusia zaman sekarang (2) di mana, kepentingan umum harus lebih didahulukan sembari (3) tiap-tiap individu mengembangkan keutamaan moral-sosial dalam diri dan dalam masyarakatnya. Tiga ciri implisit dalam GS 30 ini mendefinisikan secara biner bonum commune dalam khasanah Gereja modern.

Kompendium Ajaran Sosial Gereja no. 339 berbicara secara praktis bagaimana prinsip bonum commune ini mendapatkan wujudnya:

“Semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis mesti mencamkan bahwa masyarakat di mana mereka bekerja mewakili sebuah kebaikan bagi setiap orang dan bukan suatu struktur yang memperbolehkan pemenuhan kepentingan pribadi semata-mata dari seseorang. Kesadaran ini saja sudah memungkinkan terbangunnya sebuah ekonomi yang sungguh-sungguh melayani umat manusia serta menciptakan program-program kerja sama nyata di antarapara pihak yang berbeda-beda di dalam kerja.”

           

Dalam etika Kristiani, kemungkinan konflik yang terjadi antara prinsip bonum commune dengan kepentingan individualistis – yang paling kentara terlihat dalam hak milik pribadi – dapat merujuk pada lima butir ajaran sosial berikut:

(1)   Semua orang berhak memiliki kekayaan pribadi; namun milik pribadi harus melayani kesejahteraan umum.[25]

(2)   Hak milik atas kekayaan (diakui) bercorak individual maupun sosial (bilamana menyangkut kesejahteraan umum).[26]

(3)   Oleh karena itu, dua bahaya yang mungkin timbul harus dihindari: ”Individualisme”, bilamana aspek sosial atau umum dari pemilikan itu disangkal; dan ”Kolektivisme”, bila pemilikan individu itu ditolak.[27]

(4)   Hak memiliki kekayaan berbeda dengan penggunaannya. Hak pribadi atas kekayaan tak dapat dihancurkan, namun serentak pula kewajiban sosial dari kekayaan tak dapat dilupakan.[28]

(5)   Kelebihan pendapatan dapat dipergunakan untuk karya cinta kasih atau penciptaan pekerjaan.[29]

3.4. Prinsip Solidaritas dan Keadilan

Ajaran mengenai bonum commune selalu berkaitan dengan prinsip solidaritas dan keadilan. Di satu pihak, semua anggota masyarakat bertanggungjawab atas masyarakat sebagai keselurahan dan seperlunya bersedia berkorban demi bangsa dan negara. Di lain pihak, masyarakat perlu bertanggungjawab atas semua anggotanya tanpa diskriminasi dan oleh karena itu tidak membiarkan anggota masyarakat atau golongan tertentu menderita ketidakadilan dan penindasan. Ke-saling-bertanggung-jawab-an inilah yang mencirikan solidaritas Kristiani dalam etika bisnisnya:

“Mereka yang berpengaruh lebih besar karena beroleh bagian besar dari harta benda maupun jasa-jasa umum, hendaklah merasa bertanggungjawab atas mereka yang lebih lemah, dan bersedia berbagi segala milik-kepunyaan dengan mereka …Sedangkan kelompok-kelompok tengahan janganlah karena cinta diri mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka yang khas, melainkan menghormati kepentingan-kepentingan sesama”[30]

Pilihan atau sikap mengutamakan kaum miskin dan lemah merupakan pilihan atau bentuk khusus solidaritas cinta kasih Kristiani. Dalam tata perekonomian, setiap anggota Gereja harus menyadari bahwa sikap mengutamakan kaum miskin ini selalu berarti tidak pernah menolak kelompok-kelompok lain atau menjalankan diskriminasi terhadapnya.[31]

            Di sisi lain, keadilan adalah salah satu prinsip moral dasar Kristiani yang utama dan dapat amat penting diterapkan dalam etika bisnis.[32] Ada tiga jenis keadilan yang dapat menjadi prinsip etis. Adil pada hakikatnya adalah memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan menuntut agar orang jangan mencapai tujuan termasuk hal yang baik dengan melanggar hak orang lain.

Gereja tidak cukup hanya melakukan tindakan karitatif belaka. Terbukanya tata politik – terutama politik praktis – memberi kesempatan pada anggota Gereja untuk turut terlibat merombak struktur dunia yang tidak adil ini. Keadilan merupakan bagian integral dari pewartaan injil Kerajaan Allah. Alasannya adalah: (1) dalam seluruh Injil dikatakan bahwa iman sejati tidak semata-mata merupakan kepercayaan batin, tetapi harus menjadi nyata dalam semua tindakan dan seluruh kehidupan, (2) penegakan keadilan mutlak perlu untuk pewartaan Injil secara meyakinkan. Pewartaan yang tidak disertai kesaksian konkret adalah omong kosong. Dan (3) setiap bentuk ketidakadilan bertentangan dengan semangat Injil dan tujuan Kerajaan Allah.

Anggota Gereja ikut serta dalam hidup nyata di dunia terbuka akan masalah-masalah yang ada di dunia bukan berkutat ke dalam saja. Hal ini ditunjukkan dari berlimpahnya refleksi dan ajaran gereja tentang peri hidup sosial. Artinya, Gereja hadir di dunia diajak untuk mewartakan cinta kasih Allah sendiri dengan ikut mewujudkan keadilan sesuai dengan kapasitas dan batas-batas yang ada. Gereja dengan kekhasannya pada nilai-nilai Injili ikut bersama-sama dan bekerjasama mewujudkan keadilan juga dalam tata bisnis-perekonomian.

4. Imperatif Inkarnasi dan Penebusan Tata Bisnis – Perekonomian

Inkarnasi yang menjadi salah satu inti iman Kristiani adalah titik refleksi yang membawa tata bisnis dan perekonomian pada imperatif penebusan sepenuhnya. Kisah tentang Allah yang menjadi manusia itu selalu membawa perspektif penebusan dan karenanya setiap orang Kristen juga dipanggil untuk membawa ‘keselamatan’ yang dimisikan oleh Bapa itu juga ke dalam dunia manusia, termasuk dunia bisnis dan perekonomian.

Penebusan itu selalu lekat dengan dimensi ruang dan waktu karena Allah sendiri menyatakan diri melalui peristiwa‑peristiwa dalam sejar­ah umat manusia. Lebih-lebih dalam Inkarnasi, Allah menunjukkan bahwa dalam setiap situasi ruang dan waktu yang tertentu kita harus mencari kehendak Allah dan renca­naNya, yaitu: keselamatan umat manusia dan persatuan dengan Dia sendiri. Perutusan redemptif ini juga berati penciptaan manusia baru dalam Kristus dan pengutusan Kristus mencakup humanisasi.

Maka dari itu, pembangunan yang sejati, lebih-lebih dalam bisnis dan ekonomi yang berakitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, adalah usaha manusia menuju tatarelasi baru dengan Allah, sesama dan alam di mana dia hidup. Setiap peningkatan nilai dan martabat manusia secara penuh (humanisasi) yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk dalam dunia bisnis dan ekonomi, disadari atau tidak, adalah hasil karya Penyelamatan Kristus dalam Roh. Saya mengusulkan dua poin mewujudkan imperatif penebusan Kristus dalam tata bisnis dan perekonomian:, (1) dialog penguasa politik dan penguasa moralitas (agama) dan (2) penguatan ’ethics of care’ dalam bisnis melalui pemberdayaan dari ’bawah’ dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

4.1. Bisnis: Dialog Penentu Kebijakan Publik dengan Pemegang Moralitas

Keprihatinan besar saat ini yang terjadi dalam masyarakat kita adalah tidanya komunikasi antara pemilik modal dengan mereka yang memiliki pedoman etis-moralistis.  Hasilnya adalah sebuah sistem ekonomi yang sarat keserakahan dan menciptakan konsumerisme dan hedonisme hingga satuan masyarakat yang terkecil. Pola pikir yang mengedepankan uang sebagai kriteria utama kehidupan semakin berkembang luas di masyarakat. Solidaritas sosial luntur ditelan cara berpikir kapitalistik yang memuja penumpukan modal. Nilai-nilai kemanusiaan takluk di hadapan nilai uang. Seseorang baru diperhitungkan jika ia memiliki daya beli yang kuat. Dalam bahasa Jürgen Habermas, dunia kehidupan (Lebenswelt) telah dijajah oleh cara berpikir sistem ekonomi. Spontanitas dan solidaritas yang mendasari komunikasi antarmanusia secara perlahan hancur. Ini adalah akibat berkembangnya cara berpikir yang mengedepankan kontrol, efektivitas, dan efisiensi.

Sejauh tindakan bisnis amat ditentukan oleh sistem ekonomi yang dianut, etika Kristiani memandang perlulah dialog antara penentu kebijakan publik (baik Pemerintah maupun Swasta) dengan pemegang moralitas. Dialog ini diperlukan agar baik negara dan swasta tidak sewenang-wenang mengendalikan perekonomian warga atas dasar yang keliru.[33] Dalam dialog dengan pemegang moralitas ekonomi, para pemegang kebijakan publik dalam bidang ekonomi perlu memperhatikan ‘etika tanggung jawab’ dalam ekspansi, kontrol maupun seleksi dalam tindakan bisnis. Terlebih dalam kaitannya dengan efek negatif globalisasi, dialog penentu kebijakan publik dengan pemegang moralitas ini

“… should be inspired by a series of core values and principles: respect for human dignity, responsibility, solidarity, subsidiarity, coherence, transparency and accountability. For a new commitment to these principles and values the report seeks support from Catholic social teaching.”[34]

Selain dijiwai oleh nilai-nilai di atas, semua bentuk kebijakan publik haruslah dibuat dalam proses komunikasi yang terbuka, bebas paksaan, dan egaliter dari semua pihak; terutama pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Suara kenabian para pemegang parameter moralitas dan etika, seperti golongan agamawan dan akademisi etika, juga amat diperlukan agar kritisisme tidak menjadi bungkam di depan godaan kenyamanan yang dapat ditawarkan para pelaku bisnis. Kita saksikan dengan geram ada beberapa golongan agamawan yang ‘dijinakkan’ dengan uang dan lantas tak lagi berbicara bagi korban ketidak-adilan dalam bisnis.

4.2. Ethics of Care: Pemberdayaan Komunitas dari Bawah dan Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan ethics of care sebagai perwujudan imperatif penebusan tata ekonomi dan bisnis mengandaikan adanya elemen fundamental hubungan saling ketergantungan antar manusia dan antar manusia dengan alam. ‘Care’ dalam etika ini dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan alam seraya dengan penuh perhatian menjumpai kebutuhan-kebutuhan liyan dan diri sendiri secara terukur. Aliran etika ini berbeda dari etika deontologi dan utilitarianisme karena letak tekanannya ada pada relasi dan jaringan sosial yang menyangkut ‘rasa’, ‘empati’ dan melewati batas-batas yang ‘diwajibkan’. Walau berangkat dari keprihatinan para feminis memandang dunia, aliran ‘ethics of care’ ini sesuai dengan ajaran cinta kasih Kristiani yang ‘memberi pipi kanan saat pipi kiri ditampar, yang berjalan sejauh dua mil ketika diminta satu mil dan yang memberi bahkan seluruh jubah saat hanya diminta bajunya’.

Bentuk konkret dari ‘ethics of care’ ini dapat kita jumpai dalam terwujudnya kerjasama di tataran akar-rumput – dengan kekuatan ekonomi menengah ke bawah – yang dengan pasti mengetahui kebutuhan dasar masyarakat dan dengan kreatif berusaha mengembangkan diri dan masyarakatnya untuk menjawab kebutuhan itu.[35] Di Indonesia, bentuk gerakan ekonomi alternatif yang paling kentara adalah sistem ekonomi koperasi kredit (seperti credit union) yang didasarkan pada kepentingan bersama dan pemberdayaan kelompok kecil yang tidak membebankan riba besar untuk pinjaman usaha berjangka.

Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat kecil seperti ini merupakan jawaban atas keprihatinan besar bahwa mayoritas penduduk dunia saat ini tidak memiliki akses pada sumber-sumber daya yang membuat mereka mampu mewujudkan hidup sebagai manusia yang bermartabat. Kritik atas sistem pasar bebas dan kapitalisme global perlu dijawab dengan mencari jalan ekonomi alternatif yang efektif pada golongan masyarakat menengah ke bawah.

Sonia Buglione and Rainer Schlüter menulis bahwa perkembangan ‘gerakan ekonomi alternatif’ sebagai lawan tanding globalisasi dan neo-kapitalisme selalu menempatkan ‘nilai-nilai solidaritas’ dalam usaha mereka. Mereka melanjutkan:

“Alternative economic theories developed in the last decade have many points in common: They emphasize the relationships among people and to the environment and insert values of solidarity into these relationships (co-operative, egalitarian, democratic, locally based, and sustainable). They support an economy based on human needs rather than profit, and aim at breaking down oppressive economic hierarchies of all types, the development of human potential, and the preservation of local communities and the environment.”[36]

Menjadi jelaslah bahwa etika kepedulian ini lebih jauh juga menaruh hormat pada ekologi. Di dalamnya, selain hubungan ekonomi antar manusia diperkuat, visi pembangunan berkelanjutan menjadi sangat ditekankan. Visi pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan pemberdayaan kelompok kecil di tataran akar rumput ini. Perubahan hanya dapat dilakukan bila sekelompok orang memiliki komitmen bersama yang dengan aktif dilaksanakan. Pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, namun tidak mengganggu kebutuhan generasi masa mendatang”.[37] Ini berarti bahwa harus ada batasan ekologikal terhadap pertumbuhan ekonomi masa kini, yang belakangan ini hampir menyentuh batasan tersebut.  Di sisi lain, ada batasan yang bersifat politis dan moral yang selalu mengingatkan kita untuk harus menjaga pertumbuhan ekonomi global. Selain untuk melindungi ekosistem planet kita, pembangunan jenis ini dapat membawa suatu pengurangan dalam kemiskinan dengan mewujudkan jenis pertumbuhan ekonomi yang menawarkan peluang bagi semua.[38]

Dalam kegitan bisnis, berbagai masalah seperti efisiensi energi, perubahan iklim, pemanfaatan produk, keselamatan dan pasar terbuka, setiap hari membawa pengaruh terhadap para pelaku bisnis. Mengatasi berbagai masalah ini dan masalah-masalah lainnya akan membutuhkan perubahan signifikan dari cara berpikir utilitarianis dan oerientasi-keuntungan saja menuju pada ‘kepedulian dan harapan akan masa mendatang yang lebih baik bagi generasi penerus kita.’ Hal ini pasti akan membutuhkan penerapan dari teknologi-teknologi baru, yang sebagian besar belum ditemukan. Oleh karena itu penguatan etika kepedulian ini juga berimplikasi pada usaha peningkatan kerjasama tim dengan kumpulan mitra dan cabang ilmu yang berlainan – termasuk periset, akademisi, pemerintah, organisasi non-pemerintah dan lainnya[39]

5.  ‘Oikonomia’ dan ‘Koinonia’: Penutup

Pada akhirnya, ‘oikonomia’ yang sungguh menyandarkan dirinya pada etika Kristiani adalah ‘oikonomia’ yang menyadari bahwa…

“… development requires a transcendent vision of the person, it needs God: without him, development is either denied, or entrusted exclusively to man, who falls into the trap of thinking he can bring about his own salvation, and ends up promoting a dehumanized form of development.  Only through an encounter with God are we able to see in the other something more than just another creature, to recognize the divine image in the other, thus truly coming to discover him or her and to mature in a love that ‘becomes concern and care for the other’”[40]

Perkembangan tata ekonomi yang etis secara Kristiani mengandaikan juga dihidupinya unsur-unsur ‘koinonia’ – ‘persaudaraan’ sebagai orang-orang yang telah mendapat rahmat penebusan; sebagai orang-orang yang dengan ‘sadar’ berjalan bersama Allah dan sesama mereka – lebih-lebih sesama yang menderita – dalam tiap tindak ekonomi-bisnisnya.

Catatan Akhir


[1] bdk. K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta 2000, 22-32.

[2] bdk. Im 25: 36-37; 52, Kel 30: 16, Kel 22:25, Ul 23:18, Zak 14:21, Yeh 28:5.

[3] bdk. Yoh 2: 13-25, Mat 6: 24

[4] bdk. Richard T. de George, Business Ethics, ed. 2. MacMillan Publishing Company, New York 1986, 3-5

[5] bdk. A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta 1991, 61

[6] bdk. Yoh 13: 34; Yoh 15: 9-17

[7] bdk. Mat 26:26

[8] Timothy Radcliffe, Sing a New Song, Dominican Publications, Dublin 1999, 46-47.

[9] bdk. Gal 2:20

[10] Caritas in Veritate n. 9 – penekanan cetak miring sesuai tulisan asli.

[11] bdk. Evangelii Nuntiandi, n. 31.

[12] Bdk. Mater et Magistra, n. 219-220.

[13] Bdk. National Conference of US Catholic Bishops, Economic Justice for All: Pastoral Letter on Catholic Social Teaching and the US Economy, n. 28 dan n. 32.

[14] Sollicitudo Rei Socialis, n. 33.

[15] Why 21:1-2

[16] Spe Salvi, n. 10.

[17] Piet Go, O.Carm, “Hak Asasi Manusia dalam Etika Politik” dalam Anicetus B. Sinaga, OFM Cap (ed.), Etos dan Moralitas Politik, Kanisius, Yogyakarta 2004, 15

[18] bdk. Gregory M. Scott, Political Science: Foundations for a Fifth Millenium, Prentice Hall, New Jersey 1997, 33-35

[19] “…turpis est omnis pars suo toti non congruans.” Bdk. Agustinus dari Hippo, Confessiones, III, 8

[20]bdk. “Thomas Aquinas on the Common Good” dalam http://www.hyoomik.com/aquinas/ commongood.html. diunduh pada 20 September 2011

[21] bdk. Christopher Dawson, Religion and the Rise of Western Culture, Image Book, New York 1958, 171-172

[22] bdk. Eddy Krsitianto, Gagasan yang Menjadi Peristiwa, Kanisius, Yogyakarta 2002, 124

[23]“Thomas Aquinas on the Common Good” dalam http://www.hyoomik.com/aquinas/ commongood.html. diunduh pada September 2011

[24] Gaudium et Spes (“Kegembiraan dan Harapan”) adalah salah satu dari dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II untuk menanggapi seruan pembaharuan Gereja (aggiornamento) di hadapan dunia yang berubah begitu cepat. Konsili ini diundangkan oleh Paus Yohanes XXIII pada 1962 dan ditutup pada 1965.

[25] Rerum Novarum,  n. 2, 9, 10, 15.

[26] Quadragesimo Anno, n. 45.

[27] Quadragesimo Anno, n. 46.

[28] Quadragesimo Anno, n. 47-48.

[29] Quadragesimo Anno, n. 50-51.

[30] Sollicitudo Rei Socialis, n. 39 par. 1

[31] Bdk. Centessimus Annus, n. 57 par. 2

[32] Franz Magnis Suseno SJ., Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta 2005, 131-133.

[33] bdk. Al. Purwa Hadiwardoyo, 7 Masalah Sosial Aktual: Sikap Gereja Katolik, Kanisius, Yogyakarta 2006, 40-41.

[34] “Economic Globalization in Christian Perspective” – diunduh 1 November 2011 pada http://www.warc.ch/pc/soester/08.html

[35] bdk.David Hollenbach, “The Market and Catholic Social Teaching” dalam Concillium: “Outside the Market no Salvation?”, 1997/2, 72.

[36]  Sonia Buglione and Rainer Schlüter, “Solidarity-Based and Co-Operative Economy and Ethical Business” – diunduh 1 November 2011 pada http://rosalux-europa.info/userfiles/file/ Solidarity_Based_Economy_in_Europe.pdf

[37] Atmonobudi Soebagio, “Pembangunan Berkelanjutan dan Visi Indonesia 2030” dalam Suara Pembaruan, 1 Mei 2007, 5.

[38] bdk. M.S. Zulkarnaen, “Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Definisi” dalam J.B. Banawiratma, SJ (ed.), Iman, Ekonomi dan Ekologi, Kanisius, Yogyakarta 1996, 44-47.

[39] Jim Owens, “Dunia Kita Membutuhkan Pembangunan Berkelanjutan”, pro manuscripto.

[40] Caritas in Veritate, n. 11.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s